ruamg lingkup penyelidikan filsafat hukum by nurazizah hsb dan nursakiah

BAB I

PENDAHULUAN

Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mcngenai kehidupan yang dicita-citakan, sedangkan Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.

Menurut Soetikno,filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia inginmengetahui apa yang ada dibelakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum.[1]

Untuk itu kita perlu membahas tentang ruang lingkup penyelidikan filsafat hokum, dimana berarti membahas tentang objek penyelidikan filsafat hokum, dan akan dibahas selanjutnya dalam bab berikutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Penyelidikan Filsafat Hukum

Apa yang menjadi ruang lingkup penyelidikan filsafat (teori) hukum, hingga saat ini juga masih dipersoalkan para ahlinya. Bahwa belum terdapat kata sepakat, untuk mudahnya dapat dilihat materi yang dibahas pada literatur-literatur yang menggunakan kata jurispruden sebagai judulnya."

Sebagai bukti dikutip di bawah ini daftar isi dari tiga bush literatur di bidang jurisprudence yang ter kenal sebagai berikut:

Lord Lloyd of Hampstead, Introduction to Jurisprudence, membahas (secara garis besarnya):

(1) Nature of jurisprudence;

(2) Meaning of law;

(3) Natural law;

(4) Positivism, analytical jurisprudence and the concept of law;

(5) Pure theory of law;

(6) Sociological school;

(7) American realism;

(8) The Scandanavian realist;

(9) Historical and anthropological jurisprudence;

(10) Marxist theory of law and socialist legality;

(11) Juricial process.

Dias, Jurisprudence, membahas tentang:

(1) Introduction;

(2) Advantages and disadvantages;

(3) Distributive justice;

(4) The problem of power;

(5) Control of liberty;

(6) Justice in deciding disputes; percedent;

(7) Statutory interpretation;

(8) Custom;

(9) Values;

(10) Duties;

(11) Persons;

(12) Possession;

(13) Ownership;

(14) Justice in adapting to change.

Dari perumusan Salmond ataupun Gray yang dikutip terdahulu sesungguhnya tersirat apa yang menjadi ruang lingkup filsafat (teori) hukum itu. Yang diselidiki filsafat (teori) hukum sebelum banyak dipengaruhi oleh disiplin ilmu-ilmu lain, menurut Salmond ialah: "...which seeks to lay bare the essential principles of law and legal systems." Jadi, mengenai prinsip-prinsip dasar dari hukum dan sistem-sistem hukum. Hal ini barangkali akan nampak jelas perbedaannya apabila dibandingkan dengan ilmu hukum . positif yang membahas bidang-bidang hukum tertentu yang berlaku pada saat ini di negara tertentu (A.K. Sarkar, 1970).

Contohnya, misalnya hukum perjanjian (kontrak) atau tort terdiri dari serangkaian peraturan dan prinsip hukum yang berasal dari pihak yang berwenang yang ditetapkan kepada situasi Faktual untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam praktek. Sebaliknya filsafat (teori) hukum tidak terdiri atas seperangkat peraturan yang tidak bersumber dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki nilai praktis. Akibat dari perbedaan ini, karena filsafat (teori) hukum membuka seluas mungkin kepada para ahlinya untuk menggunakan pemikirannya dan pendekatannya masing-masing, maka terdapat berbagai variasi ruang lingkup dalam berbagai buku teks mengenai obyek penyelidikan filsafat (teori) hukum ini.

Setha (1959) mengemukakan ruang lingkup penyelidikan filsafat (teori) hukum dengan merumuskan: "Jurisprudence is the study of fundamental legal principles including their philosophical, his terical and sociological bases and an analysis of legal concepts." Menurut penulis ini, aspek-aspek filsafat, historis, sosiologis, dan analisisnya tercakup ke dalam filsafat (teori) hukum.

Dari kutipan di atas cukup jelas bahwa materi filsafat hukum tercakup ke dalam obyek penyelidikan filsafat (teori) hukum, sebab filsafat (teori) hukum juga mencoba menjawab pertanyaan, apakah yang menjadi dasar berlakunya suatu ketentuan hukum.

2. Objek Penyelidikan Filsafat Hukum

Objek penyelidikan filsafat hukum meliputi: 1. Pengertian hukum. 2. Tujuan Hukum. 3. Berlakunya hukum.[2]

1.Pengertian Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.

Pengertian hukum menurut para ahli :

Mochtar Kusumaatmadja

            Keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.

Aristoteles
     Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.

Immanuel Kant

Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat
menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

John Austin

Seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen dimana pihak yang berkuasa memiliki otoritas yang tertinggi.

Karl Max

Suatu pencerminan dari hubungan hukum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu.

2.Tujuan hukum

Tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum terdiri dari :

a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

c. Sebagai sarana penggerak pembangunan

d. Sebagai fungsi kritis

Menurut para ahli tujuan hokum yaitu :

1. Dr. Wirjono Prodjodikoro. S.H

                Dalam bukunya “ Perbuatan Melanggar Hukum”. Mengemukakan bahwa tujuan Hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.
Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing.
Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kepuasan dalam hidupnya sehari-hari dan supaya segala kepentingannya terpelihara dengan sebaik-baiknya.
Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara barbagai macam kepentingan anggota masyarakat. Akibat bentrokan tersebut masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus dihindari. Menghindarkan keguncangan dalam masyarakat inilah sebetulnya maksud daripada tujuan hukum, maka hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam hubungan masyarakat.

2. Prof. Subekti, S.H.

Menurut Prof. Subekti SH keadilan berasal dari Tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.
Dengan demikian, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “Ketertiban“ atau “Kepastian Hukum“.

3. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn.

Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlanse Recht”, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan Hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

Untuk mencapai kedamaian Hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbanagn antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Van Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara 2 teori tujuan hukum, Teori Etis dan Utilitis.

4. Aristoteles.

Dalam Bukunya “Rhetorica” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Menurut teori ini buku mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tap kasus. Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan ada habisnya. Oleh karenanya Hukum harus membuat apa yang dinamakan “Algemeene Regels”(Peratuaturan atau ketentuan-ketentyuan umum. Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian Hukum, meskipun pad asewktu-waktu dadapat menimbulkan ketidak adilan.

5. Jeremy Bentham

Dalam Bukunya “Introduction to the morals and negismation”, ia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada orang. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah pada orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Disini kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari Hukum.

6. Mr. J.H.P. Bellefroid.

Bellefroid menggabungkan 2 pandangn ekstrim tersebut. Ia menggabungkan dalam bukunya “Inleiding tot de Rechts wetenshap in Nederland” bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, ialah asas keadilan dan faedah.

3.Dasar Berlakunya Hukum

Ada tiga dasar berlakunya hokum (perundang- undangan) yaitu :[3]

1.     Kekuatan Berlaku Yuridis

Dasar kekuatan berlaku yuridis pada prinsipnya harus menunjukkan :

a.      Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

b.      Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terturama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat

c.      Keharusan megikuti tatacara tertentu, seperti pengundangan atau pengumuman setiap udang-undang harus dalam Lembaran negara atau peraturam derah harus mendapat persetujuan dari DPRD yang bersanhgkutan

d.      Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2.     kekuatan berlaku sosiologis

Dasar kekuatan berlaku Sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam Masayrakat

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum diadasarkan pada dua teori yaitu :

a.      Teori kekuasaan, bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.

b.      Teori pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyrakat tempat hukum itu berlaku

3.     kekuatan berlaku filosofis

Dasar kekuatan berlaku Filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum (rexhtsdee), apa yang mereka harapkan dari hukum (misalnya apakah untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dsb).

Ketiganya merupakan syarat kekuatan berlakunya suatu perturan perundang-undangan yang diharapkan memberikan dampak positif

bagi pencapaian efektifitas hukum itu sendiri

Menurut Satjipto Rahardjo, Ada 4 Karakteristik hukum yang baik agar dapat diterima dimasyarakat,

a.      bersifat terbuka

b.      Memberitahu terlebih dahulu

c.      Tujuannya jelas

d.      Mengatasi goncangan

BAB III

PENUTUP

A.                Kesimpulan

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan

Tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Ada tiga dasar berlakunya hokum yaitu :

1.        Kekuatan berlaku yuridis

2.        ekuatan berlaku sosiologis

3.        Kekuatan berlaku filosofis

B.                 Saran

                Kami menyadari akan keterbatasan dalam pembuatan makalah ini , untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari dosen pembimbing dan umumnya para pembaca. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

http://velanthin.blogspot.com/2011/03/pengertian-                hukum.htmlhttp://donxsaturniev.blogspot.com/2010/05/dasar-kekuatan-berlakunya-hukum.html

                http://velanthin.blogspot.com/2011/03/pengertian-hukum.htm

                http://kuliahade.wordpress.com/2009/11/22/pengertian-filsafat-hukum-menurut-para-ahli/

MAKALAH

TENTANG

RUANG LINGKUP PENYELIDIKAN FILSAFAT HUKUM

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Filsafat Hukum

DISUSUN OLEH :

KELOMPOK III

NUR KARMILA SARI

NURAZIZAH HSB

NUR SAKIAH

JURUSAN : MUA IVB

DOSEN PEMBIMBING : MHD. SYARIP, SHI

BADAN LAYANAN UMUM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MADINA

(BLU-STAIM)

T.A 2011/2012

Kata Pengantar

                Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan kesejahteraan, maka penulis bisa menyelesaikan makalah ini yang berjudul “RUANG LINGKUP PENYELIDIKAN FILSAFAT HUKUM”, dengan harapan semoga makalah ini bisa bermanfaat dan menjadikan referensi bagi pembaca makalah ini, sehingga pembaca lebih mengenal tentang filsafat hukum.

Makalah ini merupakan bagian dari tugas Bidang Studi filsafat hukum untuk melengkapi tugas  pada semester empat. Semoga makalah ini dapat dijadikan referensi  dan sebagai sumber pengetahuan bagi pembaca untuk mengetahui tentang ruang lingkup penyelidikan filsafat hukum . Sekian dan terima kasih.

Panyabungan, 10 Mei  2012

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar  ..........................................................................................................         i

Daftar Isi ....................................................................................................................        ii 

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................        1

BAB II PEMBAHASAN .........................................................................................        2

        A. Ruang Lingkup Penyelidikan Filsafat Hukum ..............................................        2

        B. Objek Penyelidikan Filsafat Hukum  ............................................................        4

1.Pengertian Hukum ....................................................................................        4

2.Tujuan Hukum ..........................................................................................        5

3.Dasar Berlakunya Hukum  ........................................................................        7

BAB III PENUTUP .................................................................................................        9

A. Kesimpulan  ...................................................................................................        9

B. Saran   .............................................................................................................        9

Daftar Pustaka ............................................................................................................         

---

[1] http://velanthin.blogspot.com/2011/03/pengertian hukum.htmlhttp://donxsaturniev.blogspot.com/2010/05/dasar-kekuatan-berlakunya-hukum.html

[2] http://velanthin.blogspot.com/2011/03/pengertian-hukum.htm

[3] http://kuliahade.wordpress.com/2009/11/22/pengertian-filsafat-hukum-menurut-para-ahli/